Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh, membawahkan:

1. Bagian Peraturan Perundang-Undangan Aceh, terdiri dari:

1. Subbagian Penyusunan Produk Hukum Pengaturan;
2. Subbagian Penyusunan Produk Hukum Penetapan; dan
3. Subbagian Dokumentasi, Sosialisasi dan Naskah Hukum Lainnya. 

2. Bagian Peraturan Perundang-Undangan Kabupaten/Kota, terdiri dari:

1. Subbagian Produk Hukum Kabupaten/Kota Wilayah I;
2. Subbagian Produk Hukum Kabupaten/Kota Wilayah II; dan
3. Subbagian Produk Hukum Kabupaten/Kota Wilayah III. 

3. Bagian Bantuan Hukum, terdiri dari:

1. Subbagian Tata Usaha;
2. Subbagian Litigasi; dan
3. Subbagian Non Litigasi dan Hak Azasi Manusia.